Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Berita

Debat Capres: Anies Sebut Jumlah Gereja Bertambah di Jakarta, Apa Iya?

by Attar Pradana
13/12/2023
in Berita
Anies Baswedan

Anies Baswedan (Sumber: KPU)

Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

JAKARTA – Debat perdana capres 2024 digelar pada Selasa, (12/12/2023). Masing-masing kandidat capres saling beradu gagasan kenegaraan. Tema yang diusung pada debat perdana capres adalah hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Baca Juga: Ini Jadwal dan Tema Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan sempat menyinggung tentang izin pembangunan gereja di Jakarta. Ia mengatakan demi meningkatkan toleransi antar umat beragama, telah mempermudah pembangunan rumah ibadah. Anies mengatakan ia adalah gubernur DKI Jakarta yang paling banyak mengeluarkan izin pendirian gereja.

Apakah benar yang dikatakan Anies Baswedan? berikut ulasannya.

Terjadi Penolakan Pendirian Gereja di Jakarta
Di saat Anies Baswedan memimpin Jakarta, pernah terjadi pendirian gereja. Pada 2019, sebuah rumah ingin dialihfungsikan untuk dijadikan gereja. Namun, masyarakat sekitar menolak rencana tersebut dan melakukan aksi memasang berbagai spanduk penolakan di rumah yang berlokasi di Jalan Durian, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Ini Ancaman Hukuman Jika Melakukan Tindak Pidana Pemilu

Dalam spanduk tersebut tertulis pernyataan penolakan yang salah satunya berisi “Pokoknya Tidak Boleh Ada Gereja di Perkampungan Kami Yang Masih Mayoritas Islam, ttd. Warga Jagakarsa,”

Salah satu kelompok masyarakat yang menolak alih fungsi rumah adalah Forum Lintas Ormas (FLO) Jagakarsa. Pada saat itu FLO Jagakarsa dipimpin oleh Purwanto. Alasan masyarakat menolak administratif pengalihfungsian itu tidak tepat.

Aturan Pendirian Rumah Ibadah
Aturan terkait pendirian rumah ibadah sudah tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Regulasi tersebut menjelaskan aturan jika ingin membangun rumah ibadah yakni:
1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

Jumlah Gereja Mengalami Penurunan
Klaim sepihak Anies Baswedan bertolak berlakang dengan data resmi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah gereja ibu kota selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada 2018, jumlah gereja baik itu Gereja Katolik atau Protestan mencapai 2.787. Namun, Pada 2022, jumlah gereja berkurang menjadi 1.293.

Berikut Data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan wilayah.

Jakarta Selatan
2018 memiliki 472 gereja, 2022 memiliki 147 gereja.
Jakarta Timur
2018 memiliki 955 gereja, 2022 memiliki 406 gereja.
Jakarta Barat
2018 memiliki 674 gereja, 2022 memiliki 312 gereja.
Jakarta Utara
2018 memiliki 555 gereja, 2022 memiliki 310 gereja.
Jakarta Pusat
2018 memiliki 131 gereja, 2022 memiliki 164 gereja.

Artikel Terkait

Apa itu rekapitulasi suara dan bagaimana prosesnya?

Apa Itu Rekapitulasi Suara dan Bagaimana Prosesnya?

09/12/2024

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Pengumuman itu digelar...

Debat Perdana Pilkada Jakarta Dimulai 6 Oktober, Ini Catatan dari KPU

Debat Perdana Pilkada Jakarta Dimulai 6 Oktober, Ini Catatan dari KPU

04/10/2024

Jakarta – Debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 akan dimulai pada Minggu, 6 Oktober 2024 di JIExpo, Kemayoran,...

Rangkaia tahapan pilkada 2024, mulai dari kampanye hingga hari pemungutan suara Foto: Antara

Usai Penetapan Paslon, Berikut Jadwal Kampanye Pilkada 2024

24/09/2024

Jakarta - Setelah penetapan nomor urut pasangan calon (paslon) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (23/9), tahapan Pilkada...

Apa itu Dissenting Opinion dari 3 Hakim MK untuk Gugatan Sengketa Pilpres 2024

Apa itu Dissenting Opinion dari 3 Hakim MK untuk Gugatan Sengketa Pilpres 2024

23/04/2024

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024....

Discussion about this post

Berita Terkini

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025
Mahasiswa ITB pengunggah meme Prabowo-Jokowi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri usai dijerat UU ITE.

Sempat Jadi Tersangka, Ini Pasal yang Menjerat Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi

14/05/2025
Viral ASN Bolos 10 Tahun Tetap Dapat Gaji

Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

12/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    4896 shares
    Share 1958 Tweet 1224
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1122 shares
    Share 449 Tweet 281
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3308 shares
    Share 1323 Tweet 827
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    738 shares
    Share 295 Tweet 185
  • Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

    712 shares
    Share 285 Tweet 178
  • Dilarang Mendirikan Bangunan di Pinggir Sungai karena Menyebabkan Banjir, Ini Hukumnya

    763 shares
    Share 305 Tweet 191
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1076 shares
    Share 430 Tweet 269
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.