Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta Dorong BPBUMD Jadi Informatif

by Berita Hukum ID
24/02/2025
in Informasi Publik
Komisi Informasi DKI Jakarta Dorong BPBUMD Jadi Informatif
Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

Jakarta, Berita Hukum – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta melaksanakan visitasi ke Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Jakarta di Gedung Balai Kota Blok H Lantai 17, Jakarta Pusat. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, dan diterima langsung oleh Sekretaris Badan, Fitria Rahadiani, serta Ketua Subkelompok Data dan Informasi, Aan Arifin, beserta jajaran.

Tujuan utama visitasi ini adalah penyampaian hasil rekomendasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2024, dengan harapan dapat membantu BPBUMD meningkatkan kinerja dalam E-Monev 2025 dan meraih predikat Informatif.

Dalam sambutannya, Fitria Rahadiani menyampaikan apresiasi atas kunjungan KI DKI Jakarta.

“Terima kasih telah hadir visitasi ke kami dan menyampaikan hasil rekomendasi E-Monev tahun 2024. Kami mohon arahannya untuk kelanjutan dari catatan-catatan yang kami terima guna memperbaiki hal-hal di masa mendatang, termasuk hal-hal teknisnya,” ujar Fitria.

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, mengapresiasi kontribusi BPBUMD dalam keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pembinaan BUMD. Harry juga menekankan pentingnya sinergi antara KI DKI Jakarta dan BPBUMD untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan sosialisasi.

“Hari ini ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan, yang satu saya ingin mengapresiasi dan kedua saya ingin mengajak bersinergi. BPBUMD sudah banyak berkontribusi untuk keterbukaan informasi publik, terutama terkait pembinaan BUMD. Dan, kami sangat terbantu sekali untuk itu,” ungkap Harry.

Harry juga mengungkapkan BPBUMD berpotensi meraih predikat Badan Publik Informatif pada E-Monev 2025 mendatang. Pasalnya, saat ini BPBUMD berada di predikat Cukup Informatif.

“Saya berharap tahun ini BPBUMD sudah harus Informatif. Modalnya sudah ada, secara sistem sudah terbangun, tinggal sedikit hal teknis saja. Tinggal penyempurnaan saja, tidak ada hal urgent,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Fitria menyatakan komitmennya untuk lebih fokus pada perbaikan yang diperlukan.

“Terima kasih sudah mengunjungi kami. Nanti kami akan lebih konsen lagi akan hal ini, terutama hal-hal teknis yang dijabarkan dalam surat rekomendasi tadi,” kata Fitria.

Selain itu, Fitria mengusulkan kerjasama dalam bentuk sosialisasi terkait Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

“Kedepannya kita bisa kerjasama bikin sosialisasi terkait Pergub 40, konsepnya sharing knowledge biar teman-teman BUMD bisa lebih optimal dalam implementasinya,” jelas Fitria.

Visitasi ini berlangsung lancar dengan suasana diskusi yang santai namun tetap formal, mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Artikel Terkait

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025)....

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Yayasan Pendidikan Bangun dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) akhirnya menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik...

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Tri Gunawan Susanto Lumban Gaol dan Termohon Suku Dinas Sumber...

Dana Donasi Sosial yang Dihimpun Indomaret Jadi Objek Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi DKI Jakarta

Sidang Pemeriksaan Legal Standing Sengketa Informasi Publik Hamid Husein dan Kantah Jakpus Soal SHGB Ditunda

05/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar pemeriksaan awal sidang sengketa informasi publik Pemohon Hamid Husein dan...

Discussion about this post

Berita Terkini

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025
Mahasiswa ITB pengunggah meme Prabowo-Jokowi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri usai dijerat UU ITE.

Sempat Jadi Tersangka, Ini Pasal yang Menjerat Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi

14/05/2025
Viral ASN Bolos 10 Tahun Tetap Dapat Gaji

Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

12/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    5222 shares
    Share 2089 Tweet 1306
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3414 shares
    Share 1366 Tweet 854
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1224 shares
    Share 490 Tweet 306
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    792 shares
    Share 317 Tweet 198
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1117 shares
    Share 447 Tweet 279
  • Dilarang Mendirikan Bangunan di Pinggir Sungai karena Menyebabkan Banjir, Ini Hukumnya

    803 shares
    Share 321 Tweet 201
  • Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

    726 shares
    Share 290 Tweet 182
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.