Jakarta, Berita Hukum – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menghadiri undangan sidang promosi doktor Puadi yang merupakan Anggota Bawaslu RI di Universitas Nasional (Unas) pada Rabu, (19/2/2025).
Dalam sidang tersebut, Fuadi melangsungkan sidang doktoralnya dalam bidang ilmu politik dengan disertasi berjudul; Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta.
“Saya sebagai ketua Komisi Informasi DKI Jakarta mengapresiasi dan bangga dalam presentasi ujian doktor Puadi hari ini,” kata Harry.
Harry mengatakan, disertasi Puadi sangat menarik karena memuat lebih dari tiga kali kata ‘transparansi’. Menurut Harry, ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi problem solving dalam pembahasan disertasi tersebut mengenai pemilu serentak tahun 2019 di Jakarta.
“Kalau membaca disertasinya, ada lebih dari tiga kali kata transparansi saya temukan, ini menunjukkan transparansi menjadi problem solving dalam disertasi doktor Puadi,” ujar Harry.
Harry sepakat dengan pendapat Puadi dalam pendahuluan disertasinya yang menyatakan bahwa posisi Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki dinamika politik yang kompleks. Karena itu, ekspektasi masyarakat terhadap pengawas pemilu sangat tinggi dalam Pilkada Jakarta 2019.
Bahkan, banyak pihak menghendaki kehadiran pengawas yang mampu memastikan kepastian hukum dan penegakkan aturan pemilu yang benar-benar adil.
Karena itu, Harry berharap Puadi sebagai doktor politik sekaligus Anggota Bawaslu RI dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku terutama dalam memenuhi harapan dan kenyataan atau dalam istilah hukum dikenal dengan das sollen dan das sein.
Pasalnya, menurut Harry, selama ini selama ini das sein tidak selalu sejalan dengan das sollen salah satunya karena penafsiran yang berbeda terhadap kaidah hukum tersebut.
“Banyak harapan terhadap berbagai peraturan yang sudah sangat komprehensif ini, tapi kenyataannya masih jauh,” tutur Harry.
Discussion about this post