Jakarta, Berita Hukum – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta di Blok H, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) yang diselenggarakan KI DKI Jakarta setiap tahunnya.
Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Agus Wijayanto Nugroho, mengatakan bahwa visitasi bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monev Kesbangpol DKI Jakarta pada tahun 2024.
Menurut Agus, poin-poin rekomendasi harus segera ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan tata kelola layanan informasi publik Kesbangpol.
“Kedatangan kami ke sini ingin menyampaikan secara langsung rekomendasi hasil E-Monev Kesbangpol DKI Jakarta serta meminta agar segera ditindaklanjuti,” kata Agus.
Agus menyebut, Kesbangpol DKI Jakarta menjadi badan publik yang berpotensi meraih predikat Informatif dalam pelaksanaan E-Monev tahun ini. Pasalnya, kata Agus, Kesbangpol saat ini berada di predikat Cukup Informatif.
“Predikat Kesbangpol DKI Jakarta saat ini Cukup Informatif. Posisinya ada di tengah, kami harap di tahun ini bisa meningkat dengan meraih predikat Informatif,” ujar Agus.
Agus memaparkan sejumlah poin rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti Kesbangpol, di antaranya: penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memperoleh informasi publik, SOP pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik, SOP permohonan informasi, SOP uji konsekuensi, SOP penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, serta SOP pendokumentasian informasi publik.
Selain itu, Kesbangpol DKI Jakarta pun perlu menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima, dokumen serah terima pemberian informasi hasil kesepakatan mediasi, menambah fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di website, melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik, serta menyediakan anggaran pendukung kegiatan pelayanan keterbukaan informasi.
“Mohon rekomendasi ini bisa diatensi dan dipenuhi, mumpung kegiatan E-Monev tahun ini masih cukup lama waktunya. Kesbangpol, dengan peran dan fungsinya yang vital, harus menjadi lokomotif badan publik Informatif di Jakarta,” ucap Agus.
Sementara itu, Kepala Badan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol DKI Jakarta, Tumpal Datner, menyambut baik kunjungan KI DKI Jakarta. Tumpal menyebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan dan rekomendasi perbaikan hasil E-Monev.
“Kami akan segera memperbaiki dan melengkapi apa yang kurang, terutama yang berkaitan dengan SOP yang banyak menjadi poin rekomendasi, dan akan segera kami penuhi,” kata Tumpal.
Tumpal berharap, dengan perbaikan tersebut, Kesbangpol dapat menjadi badan publik Informatif pada pelaksanaan E-Monev selanjutnya.
“Ke depan, kita berharap Kesbangpol menjadi badan publik Informatif dan bisa menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Balai Agung,” ujar Tumpal.
Selain itu, menurut Tumpal, Kesbangpol akan terus berkolaborasi dengan KI DKI Jakarta dalam melaksanakan berbagai kegiatan serta mendorong keterbukaan informasi publik di partai politik.
Sebagai pembina parpol, menurut Tumpal, Kesbangpol akan meminta partai politik untuk mengalokasikan anggaran bantuan parpolnya untuk perbaikan layanan informasi publik, jaringan website, hingga menambah jumlah SDM pengelola informasi dan dokumentasi.
“Kita juga akan meminta parpol untuk bisa mengalokasikan anggaran bantuan parpol itu untuk membangun jaringan website. Kita tekankan di situ, supaya nanti Kesbangpol dan KI DKI Jakarta punya visi yang sama untuk mendorong keterbukaan informasi publik,” pungkas Tumpal.
Discussion about this post