Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta Dorong Ancol Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik

by Berita Hukum ID
14/02/2025
in Informasi Publik
Komisi Informasi DKI Jakarta Dorong Ancol Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik
Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

Jakarta, Kabar SDGs – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dalam rangka memberikan rekomendasi hasil e-Monev 2024 pada Kamis (13/2/2025).

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai aspek fundamental dalam tata kelola perusahaan, terutama bagi perusahaan terbuka (Tbk) seperti Ancol.

“Sebagai BUMD yang sudah go public dan menarik minat investasi, PT Pembangunan Jaya Ancol telah cukup transparan. Namun, dalam konteks keterbukaan informasi, masih perlu ditingkatkan lagi,” ujar Harry.

Menurutnya, meskipun Ancol masuk dalam kategori “tidak informatif” dalam e-Monev 2024, pihaknya tetap mengapresiasi partisipasi BUMD tersebut dan mendorong perbaikan agar ke depan bisa meraih predikat “informatif.”

“Kami berharap Ancol dapat berkontribusi lebih dalam mendorong transparansi keterbukaan informasi. Ke depan, arus keterbukaan tidak bisa dibendung, sehingga poin-poin rekomendasi perlu segera ditindaklanjuti agar memenuhi standar keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Harry juga menegaskan bahwa Gubernur Jakarta memiliki kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi. Hasil e-Monev ini pun akan dilaporkan ke DPRD DKI Jakarta.

“Kami berharap Ancol dapat memanfaatkan program Coaching Clinic di Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi,” ujarnya.

Kunjungan ini turut dihadiri Ketua Bidang E-S-A Komisi Informasi DKI Jakarta, Ferid Nugroho, beserta jajaran tenaga ahli.

“Saya optimistis, Ancol selangkah lagi dapat menjadi informatif dengan mengkanalisasi data yang sudah ada,” ujar Ferid.

Sementara itu, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk menyambut baik visitasi ini. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Eddy Prastiyo, didampingi SPV Corporate Secretary & Investor Relations, Agung Praptono, serta jajaran manajemen menerima masukan dan arahan dari Komisi Informasi DKI Jakarta.

“Kami menyambut baik kehadiran Komisi Informasi yang memberikan rekomendasi perbaikan sebagai catatan untuk peningkatan keterbukaan informasi di Ancol,” kata Eddy Prastiyo.

Selain itu, Komisi Informasi DKI Jakarta juga mengajak sinergi dalam edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan di Ancol.

Komisi Informasi DKI Jakarta berharap hasil visitasi ini menjadi momentum bagi Ancol untuk meningkatkan tata kelola informasi publik yang lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Artikel Terkait

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025)....

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Yayasan Pendidikan Bangun dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) akhirnya menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik...

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Tri Gunawan Susanto Lumban Gaol dan Termohon Suku Dinas Sumber...

Dana Donasi Sosial yang Dihimpun Indomaret Jadi Objek Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi DKI Jakarta

Sidang Pemeriksaan Legal Standing Sengketa Informasi Publik Hamid Husein dan Kantah Jakpus Soal SHGB Ditunda

05/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar pemeriksaan awal sidang sengketa informasi publik Pemohon Hamid Husein dan...

Discussion about this post

Berita Terkini

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025
Mahasiswa ITB pengunggah meme Prabowo-Jokowi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri usai dijerat UU ITE.

Sempat Jadi Tersangka, Ini Pasal yang Menjerat Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi

14/05/2025
Viral ASN Bolos 10 Tahun Tetap Dapat Gaji

Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

12/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    5493 shares
    Share 2197 Tweet 1373
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3502 shares
    Share 1401 Tweet 876
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1269 shares
    Share 508 Tweet 317
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    829 shares
    Share 332 Tweet 207
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1149 shares
    Share 460 Tweet 287
  • Dilarang Mendirikan Bangunan di Pinggir Sungai karena Menyebabkan Banjir, Ini Hukumnya

    832 shares
    Share 333 Tweet 208
  • Hati-Hati, Main Petasan Sembarangan Bisa Dijerat Undang-Undang Bahan Peledak

    1049 shares
    Share 420 Tweet 262
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.