Partisipasi Publik dalam Pilkada Jakarta Mengemuka di Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pilkada

Jakarta – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menekankan pentingnya interkoneksi data dan informasi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas badan publik penyelenggara pemilu dalam proses Pilkada DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (12/12/2024).

Luqman mengusulkan pengembangan indeks partisipasi masyarakat untuk mengukur kinerja Bawaslu sekaligus memperoleh umpan balik publik secara berkelanjutan.

“Partisipasi publik dapat diimplementasikan melalui penyampaian informasi yang terkoneksi secara omni-channel. Informasi harus disampaikan secara detail dan menarik sehingga mampu menciptakan interkoneksi dengan publik,” ujarnya.

Sebagai penutup, Luqman menyampaikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas Pilkada mendatang.

Pertama, publikasi data sengketa Pilkada sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, penyusunan laporan hasil pengawasan yang komprehensif sebagai acuan data dasar (baseline data) bagi para pemangku kepentingan pemilu untuk meningkatkan kualitas Pilkada di masa depan.

Meski demikian, Luqman mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada Jakarta yang dinilai berlangsung damai dan tertib, meskipun terdapat beberapa catatan dari masyarakat.

Ia berharap transparansi dan akuntabilitas Bawaslu, khususnya dalam hal interkoneksi data, terus ditingkatkan untuk mendukung suksesnya Pilkada mendatang.

Sementara itu, Burhanuddin, anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh KI DKI Jakarta.

“KI DKI Jakarta adalah mitra penting dalam pelaksanaan Pilkada. Masukan yang diberikan menjadi panduan bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengawasan,” ungkap Burhanuddin.

Ia juga menekankan bahwa rapat koordinasi monitoring dan evaluasi ini melibatkan berbagai pihak yang berinteraksi dan mendukung kegiatan Bawaslu, termasuk penyelenggara pemilu, pengamat demokrasi, dan tokoh masyarakat.

Rapat yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh berbagai pihak yang turut memberikan pandangan serta rekomendasi demi peningkatan kualitas pengawasan Pilkada di masa mendatang.