Jakarta, BeritaHukum.ID — Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, kembali menegaskan pentingnya transparansi dalam penyampaian informasi publik mengenai kondisi kualitas udara di Jakarta yang dapat dilihat pada monitor-monitor pengukuran kualitas udara secara luas di seluruh wilayah di Jakarta, pada Senin (25/11/2024).
Menurutnya, menjadi momentum strategis, mengingat Harry terpilih menjadi panelis debat pamungkas Cagub dan Cawagub DKI Jakarta bertema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim.”
Dalam pernyataannya, Harry berharap calon pemimpin Jakarta mendatang dapat mengupayakan program keterbukaan informasi publik dalam menghadapi perubahan iklim.
“Kondisi udara yang sehat adalah kebutuhan bersama. Oleh karena itu, informasi yang akurat, cepat, dan dapat diakses oleh publik harus menjadi prioritas. Transparansi adalah fondasi penting untuk menciptakan Jakarta yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah dan badan publik memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan informasi secara serta-merta, terutama terkait isu-isu yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
Informasi seperti tingkat polutan, indeks kualitas udara (AQI), serta langkah mitigasi yang sedang diambil harus tersedia secara terbuka dan mudah dijangkau oleh warga Jakarta.
Harry juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi terkait kualitas udara di Jakarta harus dilakukan secara masif agar masyarakat memahami kualitas udara yang mereka hirup serta pentingnya menjaga udara bersih.
“Kami mengajak calon pemimpin Jakarta untuk menempatkan transparansi sebagai agenda utama. Publik berhak mengetahui langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani polusi udara, karena hal ini mencerminkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia memberikan apresiasi atas inisiatif pemasangan alat pengukur kualitas udara di berbagai titik strategis di Jakarta.
Namun, Harry menegaskan bahwa langkah ini perlu diiringi dengan upaya edukasi publik yang lebih masif agar masyarakat memahami data tersebut dan mengambil tindakan yang relevan.
Komisi Informasi DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk proaktif memanfaatkan haknya dalam mengakses informasi lingkungan.
Menurut Harry, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memastikan program perbaikan kualitas udara berjalan sesuai rencana.
Upaya keterbukaan informasi publik tentang kondisi udara ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota transparan dan akuntabel. Dengan tantangan polusi udara yang terus meningkat, diharapkan transparansi ini mampu menjadi langkah awal yang konkret bagi calon pemimpin Jakarta untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan layak huni bagi warganya.
Discussion about this post