Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Terbuka 2024

Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Informasi Jakarta ke 12

by Berita Hukum ID
27/01/2024
in Informasi Publik
Komisi Informasi DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Terbuka 2024
Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jayakarta, menandatangani Deklarasi Pemilu Terbuka 2024 di Graha Mental Spiritual Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Penandatanganan deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menciptakan Pemilu 2024 yang terbuka, dan damai, memanfaatkan momentum HUT ke-12 KI DKI Jakarta.

Ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat mengatakan, Pemilu 2024 sebagai hajatan demokrasi lima tahunan harus dapat dijalankan dengan terbuka dan penuh integritas, menghindari segala bentuk kecurangan dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik.

Menurut Harry, penandatanganan deklarasi ini juga menjadi bukti komitmen bersama untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, para penyelenggra pemilu dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

“Pemilu bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah proses yang harus dijalankan dengan standar kualitas tinggi dan menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik,”
kata Harry dalam sambutannya.

Harry menjelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen penting bagi pelaksanaan Pemilu 2024 yang terbuka, transparan dan berkualitas.

Selain deklarasi pemilu terbuka 2024, HUT ke-12 KI DKI Jakarta ini juga ditandai dengan penyematan 12 Duta Sahabat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi DKI Jakarta dari 12 kampus di wilayah DKI Jakarta.

“12 tahun dengan 12 Duta Sahabat KIP. Kami berharap spirit KIP semakin luas dan berasa dampaknya ke publik dengan kehadiran 12 Duta Sabahat KIP,” jelas Luqman Hakim Arifin, Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta.

Ke-12 duta sahabat KIP itu hadir dari kampus Universitas Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Universitas Sahid (Usahid), UPI-Universitas Persada Indonesia Y.A.I., Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Darunnajah Yusuf Saepuloh dan Perwakilan dari Organisasi Kepemudaan (OKP).

Acara HUT Ke-12 KI DKI Jakarta yang mengambil tema “Informatif, Adaptif dan Sinergis” ini juga diisi dengan sosialisasi hunian terjangkau oleh DPRKP DKI Jakarta, sebagai salah satu badan publik informatif.

Pelaksanan HUT Ke-12 KI DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta.

Hadir dalam kegiaran tersebut Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta Bapak Puji Hartoyo, Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Nelvia Gustina, Kasatreskrim Polda Metro Jaya AKBP Ida Ketutu Gahananta dan Pangdam Jaya.

Artikel Terkait

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025)....

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Yayasan Pendidikan Bangun dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) akhirnya menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik...

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Tri Gunawan Susanto Lumban Gaol dan Termohon Suku Dinas Sumber...

Dana Donasi Sosial yang Dihimpun Indomaret Jadi Objek Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi DKI Jakarta

Sidang Pemeriksaan Legal Standing Sengketa Informasi Publik Hamid Husein dan Kantah Jakpus Soal SHGB Ditunda

05/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar pemeriksaan awal sidang sengketa informasi publik Pemohon Hamid Husein dan...

Discussion about this post

Berita Terkini

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025
Mahasiswa ITB pengunggah meme Prabowo-Jokowi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri usai dijerat UU ITE.

Sempat Jadi Tersangka, Ini Pasal yang Menjerat Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi

14/05/2025
Viral ASN Bolos 10 Tahun Tetap Dapat Gaji

Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

12/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    5024 shares
    Share 2010 Tweet 1256
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1180 shares
    Share 472 Tweet 295
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3349 shares
    Share 1340 Tweet 837
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    760 shares
    Share 304 Tweet 190
  • Ini Deretan Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi

    964 shares
    Share 386 Tweet 241
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1090 shares
    Share 436 Tweet 273
  • Dilarang Mendirikan Bangunan di Pinggir Sungai karena Menyebabkan Banjir, Ini Hukumnya

    776 shares
    Share 310 Tweet 194
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.