Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Informasi Publik

KI DKI Jakarta HUT Ke-12, Angkat Tema Refleksi 12 Tahun Kawal Keterbukaan Informasi Publik Jakarta

Peringatan Hari Ulang Tahun Komisi Informasi Jakarta ke 12

by Berita Hukum ID
27/01/2024
in Informasi Publik
KI DKI Jakarta HUT Ke-12, Angkat Tema Refleksi 12 Tahun Kawal Keterbukaan Informasi Publik Jakarta
Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) yang Ke-12 dengan tema “Refleksi 12 Tahun Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Kawal Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan Publik yang Lebih Informatif, Adaptif dan Sinergis”, di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Perayaan ini digelar untuk merefleksikan kembali perjalanan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sekaligus mempererat tali silaturahmi komisioner KI DKI Jakarta dari masa ke masa.

Dalam sambutannya, Ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat menyampaikan di usia yang ke-12 tahun, KI DKI Jakarta konsisten mengawal keterbukaan informasi publik di Jakarta.

Menurutnya, konsistensi ini sebagai bentuk komitmen komisioner dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“KI DKI Jakarta telah berdiri selama 12 tahun, ini adalah usia yang matang bagi sebuah lembaga. Ke depan Kami harap KI DKI bisa terus berkembang dan berdampak besar bagi peningkatan kualitas layanan informasi publik di Jakarta,” kata Harry.

Harry menjelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen penting guna menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Karena itu, dia berharap UU KIP dapat menjadi pedoman badan publik dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta menjamin hak dasar masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi.

“UU KIP harus menjadi acuan bagi badan publik untuk membenahi sekaligus memperbaiki kualitas layanan informasi publiknya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Harry mengucapkan terima kasih kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah provinsi DKI Jakarta dan stakeholder terkait yang turut serta menjadi bagian penting dari terlaksananya program dan kegiatan KI DKI Jakarta.

“Kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu SKPD, BUMD, dan stakeholder terkait, yang turut serta bersinergi menjalankan sejumlah program dan kegiatan,” imbuh dia.

Acara HUT Ke-12 KI DKI Jakarta diisi dengan berbagai kegiatan meliputi pemutaran video refleksi 12 tahun KI DKI Jakarta, penyematan Duta Sahabat Komisi Informasi DKI Jakarta Tahun 2024,
sosialisasi hunian terjangkau oleh DPRKP DKI Jakarta, deklarasi Pemilu Terbuka 2024, hingga hiburan lainnya.

Pelaksanan HUT Ke-12 KI DKI Jakarta berkolaborasi dengan SKPD Provinsi DKI Jakarta seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dinas Dinas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Plt. Kepala Dinas Kominfotik Sigit Wijatmoko, Sekdis Kominfotik Netti Herawati.

Hadir pula Panglima Kodam Jaya Mayjen Mohammad Hasan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani, Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Munandar Nugraha, Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta Puji Hartoyo, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Artikel Terkait

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025)....

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Yayasan Pendidikan Bangun dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) akhirnya menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik...

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Tri Gunawan Susanto Lumban Gaol dan Termohon Suku Dinas Sumber...

Dana Donasi Sosial yang Dihimpun Indomaret Jadi Objek Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi DKI Jakarta

Sidang Pemeriksaan Legal Standing Sengketa Informasi Publik Hamid Husein dan Kantah Jakpus Soal SHGB Ditunda

05/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar pemeriksaan awal sidang sengketa informasi publik Pemohon Hamid Husein dan...

Discussion about this post

Berita Terkini

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025
Mahasiswa ITB pengunggah meme Prabowo-Jokowi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri usai dijerat UU ITE.

Sempat Jadi Tersangka, Ini Pasal yang Menjerat Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi

14/05/2025
Viral ASN Bolos 10 Tahun Tetap Dapat Gaji

Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

12/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    5278 shares
    Share 2111 Tweet 1320
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3440 shares
    Share 1376 Tweet 860
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1237 shares
    Share 495 Tweet 309
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    801 shares
    Share 320 Tweet 200
  • Dilarang Mendirikan Bangunan di Pinggir Sungai karena Menyebabkan Banjir, Ini Hukumnya

    811 shares
    Share 324 Tweet 203
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1124 shares
    Share 450 Tweet 281
  • Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

    648 shares
    Share 259 Tweet 162
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.