JAKARTA – Sejumlah Menko di kabinet Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran untuk mendukung program prioritas dan menjalankan program kementerian. Meski Prabowo sebelumnya meminta kementerian dan lembaga menghemat anggaran belanja negara. Salah satunya dengan mengurangi perjalanan luar negeri yang diperkirakan bisa menghemat anggaran hingga Rp15 triliun.
BACA LAGI: Bertambah Gemuk, Ini Deretan Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih Beserta Tanggung Jawabnya
Tujuh Menteri Koordinator di pemerintahan Presiden Prabowo yang meminta tambahan anggaran, antara lain Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), Zulkifli Hasan (Menko Pangan), Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur), Pratikno (Menko PMK), Abdul Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat), Budi Gunawan (Menko Polhukam), dan Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan HAM).
Total tambahan anggaran APBN 2025 mencapai Rp5,18 triliun yang disampaikan dalam rapat dengan Banggar DPR di Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Lalu, untuk apakah tambahan anggaran itu digunakan?
BACA LAGI: Baru Dilantik, Sederet Menteri dan Pembantu Prabowo Tuai Kritik
Alasan 7 Menko Prabowo Minta Tambahan Anggaran
Berikut rincian tambahan anggaran yang diminta masing-masing Kemenko:
Kemenko Bidang Politik dan Keamanan: Rp 3 triliun
Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan anggaran kementeriannya perlu ditambah untuk mendanai program Dukman, yang meliputi pembangunan command center dan situation room Rp1,7 triliun, penguatan Komisi Kepolisian Nasional Rp150 miliar, dan penguatan Komisi Kejaksaan Rp150 miliar.
Kemenko Pangan: Rp 505 miliar
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta kenaikan anggaran Kemenko Pangan untuk tahun 2025 dalam rapat dengan Banggar DPR di Senayan, Senin (2/12/2024). Tambahan anggaran diperlukan untuk kebutuhan kantor, pegawai, dan mendukung kerja Kemenko Pangan, termasuk program swasembada pangan Presiden Prabowo.
“Kita sampaikan di Banggar, anggaran kami baru Rp 40 miliar (Data Banggar DPR Rp 44,09 miliar). Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar. Jadi kurang Rp 505 miliar,” ujar Zulhas kepada wartawan setelah rapat.
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Rp 653,7 miliar
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin, meminta tambahan Rp653,7 miliar untuk tiga deputi baru dan program lintas kementerian, termasuk perencanaan program.
“Ya penambahan itu sesuai dengan kebutuhan kementerian baru, di mana banyak produk-produk pemberdayaan yang lintas kementerian, yang harus dilakukan 2025 karena anggaran yang kita butuhkan dengan deputi tiga baru,” ungkap Cak Imin, Selasa (3/12/2024).
Kemenko Perekonomian: Rp 64,2 miliar
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan tambahan anggaran Rp64,2 miliar untuk tahun 2025 guna menyerap 428 ASN baru. ASN tersebut akan ditempatkan di Kemenko Perekonomian dan Sekretariat Dewan Nasional KEK.
“Kami mohon tambahan anggaran sebesar Rp64,2 miliar,” kata Airlangga saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Senin.
Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp 360,3 miliar
Menko PMK Pratikno mengusulkan tambahan anggaran Rp360 miliar untuk mendukung program prioritas, seperti stunting dan penanganan bencana alam.
“Top up anggarannya tidak banyak, dari total anggaran yang kami rancang adalah untuk hubungan manajemen itu Rp 345 miliar, kemudian untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan Rp 126 miliar, ini Rp 471 miliar,” kata Pratikno.
Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Rp 325 miliar
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta tambahan anggaran Rp325 miliar untuk kementeriannya.
“Diharapkan, total anggaran yang diusulkan itu sebesar Rp 325 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan dipahami,” ujar Yusril dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp 273 miliar.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta tambahan anggaran Rp273 miliar untuk penguatan manajemen, pembangunan command center, dashboard, dan belanja pegawai.
“Jadi dari pagu yang ditetapkan sebelumnya Rp 230 miliar ditambah dengan Rp 273 miliar maka kita berharap mendapatkan Rp 503 miliar,” ujar AHY usai rapat.
Discussion about this post