Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Informasi Publik

12 Badan Publik di Jakarta Disengketakan PKN di Komisi Informasi, Begini Kronologinya

by Berita Hukum ID
07/09/2024
in Informasi Publik
12 Badan Publik di Jakarta Disengketakan PKN di Komisi Informasi, Begini Kronologinya
Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

JAKARTA – Sebanyak 12 badan publik di Jakarta disengketakan oleh Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Sengketa informasi terjadi karena 12 badan publik tidak memenuhi permohonan informasi publik yang dimohonkan PKN selaku Pemohon.

Dalam sidang pemeriksaan awal, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho mendalami kronologi serta alasan tidak dijawabnya permohonan informasi Pemohon.

Menurutnya, dari total 12 register badan publik yang menjadi Termohon, hanya tiga badan publik saja yang telah menjawab dan memberikan tanggapan permohonan informasi Pemohon.

“Kami mencatat dari 12 register, hanya tiga yang memberikan tanggapan permohonan informasi yaitu RSUD Tugu Koja, Unit Pengelola Gekanggang Remaja Jakarta Pusat dan Kelurahan Kamal Muara,” kata Agus dalam sidang tersebut.

Di samping itu, Agus juga meminta 9 badan publik lainnya untuk menjelaskan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi publik Pemohon.

Merespon itu, Kuasa Termohon Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara mengungkapkan, bahwa pihaknya mengaku tidak menerima lampiran permohonan informasi publik Pemohon.

“Kami memang tidak menerima permohonan informasi dari Pemohon. Karena itu, perlu dijelaskan oleh Pemohon, permohonannya diberikan dan diterima oleh siapa,” kata kuasa Termohon Kelurahan Penjaringan.

Karenanya, Agus meminta para pihak untuk menginventarisir jejak penerima dokumen surat permohonan informasi hingga tanggapan dan keberatan yang disampaikan oleh Termohon.

“Kami minta para pihak untuk membuat surat tanggapan terkait kronologis permohonan informasi publik yang menjadi objek sengketa,” tegas Agus.

Adapun permohonan informasi publik yang menjadi objek sengketa 12 register umumnya berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di masing-masing badan publik.

Berikut daftar 12 badan publik yang menjadi Termohon dalam sidang sengketa informasi :

  1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Seribu
  3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kemayoran Provinsi DKI Jakarta
  4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Jakarta
  5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugu Koja DKI Jakarta
  6. Unit Pengelola Angkutan Sekolah Provinsi DKI Jakarta
  7. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara
  8. Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov.DKI Jakarta
  9. Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat
  10. Kelurahan Pluit Jakarta Utara
  11. Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara
  12. Kelurahan Kamal Muara Jakarta Utara

Artikel Terkait

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

Kelurahan Gondangdia Berpotensi Jadi Badan Publik Informatif dalam E-Monev Tahun 2025

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025)....

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

Sepakati Mediasi, BPAD Akan Berikan Penegasan Status Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Bangun

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Yayasan Pendidikan Bangun dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) akhirnya menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik...

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

Sengketa Informasi Publik Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan Drainase SDA Jakarta Timur Masuk Tahap Pembuktian

06/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Tri Gunawan Susanto Lumban Gaol dan Termohon Suku Dinas Sumber...

Dana Donasi Sosial yang Dihimpun Indomaret Jadi Objek Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi DKI Jakarta

Sidang Pemeriksaan Legal Standing Sengketa Informasi Publik Hamid Husein dan Kantah Jakpus Soal SHGB Ditunda

05/03/2025

Jakarta, Berita Hukum - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar pemeriksaan awal sidang sengketa informasi publik Pemohon Hamid Husein dan...

Discussion about this post

Berita Terkini

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025
Mahasiswa ITB pengunggah meme Prabowo-Jokowi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri usai dijerat UU ITE.

Sempat Jadi Tersangka, Ini Pasal yang Menjerat Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi

14/05/2025
Viral ASN Bolos 10 Tahun Tetap Dapat Gaji

Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

12/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    5024 shares
    Share 2010 Tweet 1256
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1180 shares
    Share 472 Tweet 295
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3349 shares
    Share 1340 Tweet 837
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    760 shares
    Share 304 Tweet 190
  • Ini Deretan Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi

    964 shares
    Share 386 Tweet 241
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1090 shares
    Share 436 Tweet 273
  • Dilarang Mendirikan Bangunan di Pinggir Sungai karena Menyebabkan Banjir, Ini Hukumnya

    776 shares
    Share 310 Tweet 194
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.