KI DKI Jakarta Sidangkan 13 Register Sengketa Informasi Publik Soal Barang dan Jasa

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menyidangkan sebanyak 13 register sengketa informasi publik sekaligus dengan Pemohon Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), Rabu (4/9/2024).

Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengungkapkan alasan digelarnya alasan digelarnya sidang secara serentak karena objek permohonan yang dimohonkan oleh PKN terhadap 13 badan publik tersebut relatif sama.

Menurut Harry, sebanyak 13 register sengketa informasi publik tersebut tetap berdiri sendiri. “Untuk mengefektifkan proses persidangan, Kami menetapkan untuk menggabungkan 13 registrasi dalam satu sidang Ajudikasi non litigasi. Namun, seluruh register tetap berdiri sendiri” kata Harry dalam sidang tersebut.

Harry menegaskan, sidang pemeriksaan awal menjadi syarat utama para pihak dalam mengikuti sidang sengketa informasi.

Menurutnya, terdapat sejumlah dokumen legal standing yang harus dipenuhi para pihak sebelum membahas pokok perkara.

“Dalam sidang pemeriksaan awal ini Kami minta para pihak untuk menunjukkan dokumen legal standing-nya,” ujarnya.

Dalam sidang itu, Majelis Komisioner juga mendalami kronologis permohonan informasi publik yang menjadi objek sengketa para pihak. Hasilnya, ditemukan beragam alasan tidak dijawabnya permohonan informasi tersebut dari 13 badan publik yang menjadi Termohon.

Beberapa alasannya karena badan publik menilai informasi yang dimohonkan tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga tidak menerima surat permohonan informasi tersebut.

Adapun permohonan informasi publik yang menjadi objek sengketa 13 register umumnya berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di masing-masing badan publik.

Berikut daftar 13 badan publik yang menjadi Termohon dalam sidang sengketa informasi :

1. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2
2. Dinas Sosial Pemprov. DKI Jakarta
3. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1
5. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Jakarta
6. Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri Provinsi DKI Jakarta
7. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara
8. Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Pusat
9. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta
10. Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Utara
11. Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Bertugas sebagai majelis komisioner yaitu Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, Anggota Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho dan Luqman Hakim Arifin serta Penitera Pengganti Elwin Rivo Sani.