Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Hukum Kita

Puan Singgung Ancaman Resesi Global Hingga Penegakan Hukum Judi Online

by Berita Hukum ID
02/11/2022
in Hukum Kita
Puan Singgung Ancaman Resesi Global Hingga Penegakan Hukum Judi Online

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat membacakan pidatonya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Foto: Geradi/Man

Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam menghadapi ancaman resesi global saat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023. Menurutnya, ancaman resesi yang perlu diwaspadai, diantaranya menurunnya permintaan ekspor produk jadi Indonesia dan kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang menyebabkan aliran modal ke luar negeri.

“Pemerintah harus mengantisipasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi dunia yang masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Ancaman resesi global terhadap Indonesia yang perlu diwaspadai,” kata Puan saat membacakan pidatonya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Belum lagi melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah yang dipicu oleh tekanan pada kinerja transaksi finansial.

Pemerintah, kata Puan, perlu terus mencermati dinamika perekonomian global dan menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas perekonomian nasional. “DPR meminta pemerintah agar terus mencermati dan menyiapkan langkah antisipasi atas berbagai faktor global dan nasional yang dapat memberikan tekanan kepada kemampuan keuangan negara dalam APBN dan kondisi perekonomian nasional,” ujarnya.

Situasi tersebut seiring terganggunya rantai pasok global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang telah menimbulkan guncangan hebat, terutama di sektor pangan dan energi yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Kendati demikian, Puan melanjutkan di tengah tingginya ketidakpastian dan tekanan ekonomi yang silih berganti, DPR RI mengapresiasi pemerintah dalam menjaga kinerja perekonomian Indonesia yang cukup baik dan tetap pada trajectory positif.

“Meskipun demikian, Pemerintah harus terus mencermati dinamika perekonomian global dan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas perekonomian nasional,” katanya.

Tak hanya itu, Puan juga meminta Pemerintah memperhatikan beberapa permasalahan yang dihadapi rakyat. Permasalahan-permasalahan tersebut kerap dikeluhkan masyarakat kepada anggota dewan yang turun ke lapangan di masa reses. “Antara lain kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak, pupuk subsidi untuk petani dan pungutan liar dalam pelayanan publik,” sebut Puan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI akan fokus pada beberapa isu dan permasalahan yang menjadi perhatian di tengah masyarakat saat ini, antara lain: permasalahan gagal ginjal akut pada anak, ancaman Omicron subvarian XBB yang terdeteksi telah masuk ke Indonesia, bencana alam akibat cuaca ekstrim, persiapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu, penegakan hukum tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, penegakan hukum kasus narkoba dan penegakan hukum jejaring judi online yang ada di Indonesia.

Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan terkait agar dapat mendorong kementerian dan lembaga bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah dan komunikatif menghadapi rakyat.

Lebih lanjut, Puan meminta anggota dewan agar selalu mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi dan kesimpulan rapat kerja dengan mitra. Puan juga berpesan supaya rapat kerja senantiasa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja Kementerian dan Lembaga sehingga urusan rakyat dapat diselesaikan. “Rakyat menaruh harapan kepada tugas konstitusional DPR RI untuk membuat hidupnya semakin baik,” tegasnya.

Puan turut menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah. “Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat bagi yang terdampak serta memperkuat upaya mitigasi bencana dalam menghadapi naiknya curah hujan pada akhir tahun 2022 ini,” tuturnya. (ann/aha)

URL : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41464/t/Puan+Singgung+Ancaman+Resesi+Global+Hingga+Penegakan+Hukum+Judi+Online

Artikel Terkait

Suhartoyo Bahas Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi PKPA FH UNAND

Suhartoyo Bahas Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi PKPA FH UNAND

02/01/2023

JAKARTA, HUMAS MKRI – Pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD 1945 merupakan bagian dari kewenangan MK yang paling penting. Demikian disampaikan...

Paripurna DPR RI Sahkan RUU KUHP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR RI Sahkan RUU KUHP Menjadi Undang-Undang

10/12/2022

Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI...

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

07/12/2022

Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat....

Perangkat Desa Perbaiki Permohonan Uji UU Desa

Perangkat Desa Perbaiki Permohonan Uji UU Desa

10/11/2022

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 Undang-undang Nomor...

Discussion about this post

Berita Terkini

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025
Mahasiswa ITB pengunggah meme Prabowo-Jokowi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri usai dijerat UU ITE.

Sempat Jadi Tersangka, Ini Pasal yang Menjerat Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi

14/05/2025
Viral ASN Bolos 10 Tahun Tetap Dapat Gaji

Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

12/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    5278 shares
    Share 2111 Tweet 1320
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3440 shares
    Share 1376 Tweet 860
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1237 shares
    Share 495 Tweet 309
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    801 shares
    Share 320 Tweet 200
  • Dilarang Mendirikan Bangunan di Pinggir Sungai karena Menyebabkan Banjir, Ini Hukumnya

    811 shares
    Share 324 Tweet 203
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1124 shares
    Share 450 Tweet 281
  • Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

    648 shares
    Share 259 Tweet 162
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.