Jakarta – Upaya kolektif untuk membangun pusat pangkalan data (database) hukum telah dilakukan secara masif sejak 10 tahun silam sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012.
Momen tersebut kemudian mengembangkan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai portal yang berisikan ratusan ribu koleksi baik, regulasi maupun non-regulasi yang berasal dari ribuan Anggota JDIHN yang terdiri dari Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), DPRD, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Pusat JDIHN, mengajak Anggota JDIHN baik pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan layanan informasi hukum kepada masyarakat.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa pengelolaan JDIHN sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dalam kurun waktu empat tahun telah dikelola secara mikro dan detail.
“Anggota JDIHN melalui para Pengelola JDIHN masing-masing saya minta mampu bergerak lebih cepat dengan membaca tuntutan keadaan yang ada saat ini,” kata Yasonna, saat membuka acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN dan Pemberian Penghargaan Bagi Anggota JDIH Terbaik Tahun 2022, Selasa (18/10) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Yasonna mengatakan, tema yang dipilih dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 yaitu, menyongsong satu data dokumen hukum Indonesia melalui JDIHN, relevan dengan kebijakan pemerintah saat ini dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan publik di bidang hukum.
“Kaitan antara JDIHN dengan SPBE, masih kata Yasonna, bahwa pengelolaan JDIHN menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam pelaksanaan SPBE,” kata Yasonna,
Yasonna menambahkan, tantangan yang selama ini dihadapi, misal kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya dukungan anggaran, serta kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana perlu segera dicarikan jalan keluarnya tentunya dengan dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi atau lembaga.
“Diperlukan Strategi Pengembangan Pengelolaan JDIH dalam mewujudkan database dokumen hukum nasional yang lengkap, akurat, mudah dan cepat,” Lanjut Yasonna.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (KaBPHN) Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana dalam laporannya mengatakan, secara keseluruhan portal JDIHN yang sudah terintegrasi dengan portal jdihn.go.id sejumlah 1.220 instansi. Total koleksi yang dimiliki baik produk regulasi dan non-regulasi mencapai 467.795 koleksi digital.
Pertambahan jumlah Anggota JDIHN yang aktif dan terintegrasi dengan portal jdihn.go.id dalam kurun waktu setahun terakhir merupakan langkah yang diupayakan melaui Program Percepatan Integrasi (Propesi) Anggota JDIHN.
“Kami mendorong kepada Anggota JDIHN yang belum mengelola JDIHN secara efektif, untuk segera memulai atau membenahi JDIHN masing-masing dan menjadi bagian penting dari khazanah Dokumen Hukum Indonesia,” kata Kepala BPHN.
URL : https://kemenkumham.go.id/berita-utama/menkumham-yasonna-minta-pengelola-portal-jdihn-mampu-bergerak-lebih-cepat
Discussion about this post