Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta menghadiri kegiatan Diskusi Publik “Capaian dan Kebutuhan Penguatan Keterbukaan Informasi PBJ: Studi Kasus Asesmen di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, NTT, dan Sulawesi Selatan” yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Novotel Jakarta Cikini, Senin (20/05/2024).
Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengapresiasi ICW yang turut serta berperan dalam mengawal demokrasi dan transparansi di Indonesia.
“Kami mengapresiasi ICW yang telah menggelar diskusi mengenai isu keterbukaan informasi publik, ini bukti bahwa ICW sebagai Civil Society Organization (CSO) turut serta dalam mengawal berjalannya demokrasi dan transparansi di Indonesia”, ucap Harry di Jakarta.
Diskusi publik ini bertujuan untuk mendiskusikan pentingnya keterbukaan informasi Pengadaan (Barang/Jasa) PBJ dalam kerangka pemberantasan korupsi; menyampaikan hasil asesmen keterbukaan informasi PBJ pasca lahirnya PerKI SLIP; mendiskusikan keterbukaan informasi dari aspek pelayanan informasi oleh PPID dan sengketa informasi di Komisi Informasi; serta mendiskusikan rekomendasi kebijakan untuk penguatan penerapan keterbukaan informasi PBJ.
Diskusi dibuka dengan paparan dari peneliti ICW Almas Sjafrina, lalu dilanjutkan dengan tanggapan dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Syawaludin, tanggapan dari Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa, dan tanggapan dari perwakilan Bappenas Maharani Putri S. Wibowo.
Harry berharap hasil kajian dan rekomendasi dari ICW bisa segera mendapat perhatian Pemerintah dan segera ditindaklanjuti, sehingga upaya pemenuhan hak atas informasi menjadi lebih maksimal.
“Kami harap diskusi ini tidak hanya sebatas seremonial, tetapi hasilnya dapat menjadi masukan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Hak atas informasi tidak boleh dikurangi dengan mitigasi-mitigasi yang tidak seharusnya”, kata Harry.
Discussion about this post