JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Nelmina Tampubolon dan Termohon Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur di Ruang Sidang KI DKI, Lantai 1, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).
Ketua Majelis Komisioner KI DKI Aang Muhdi Gozali mengatakan dalam sidang pemeriksaan awal ke-VI ini, para pihak diminta untuk dapat melengkapi dokumen legal standing.
Menurutnya, kelengkapan dokumen legal standing menjadi syarat utama para pihak dalam mengikuti sidang sengketa informasi di Komisi Informasi DKI Jakarta.
“Dalam sidang kali ini, Kami akan memeriksa kembali kelengkapan dokumen legal standing para pihak,” kata Aang dalam sidang tersebut.
Sayangnya, Pemohon tidak hadir dalam sidang tersebut karena sakit. Untuk itu, majelis komisioner pun memutuskan untuk menunda sidang tersebut pekan depan atau pada Selasa, 13 Februari 2024 Pukul 10.00 wib.
“Ketidakhadiran Pemohon ini tentu saja akan menjadi catatan dan pertimbangan majelis komisioner, dan Kami harap dalam sidang berikurnya Pemohon dapat hadir,” tegas Aang.
Di samping pemeriksaan legal standing, sidang pekan depan rencananya akan dilanjutnya dengan agenda mediasi para pihak. Aang berharap para pihak dapat berkomitmen untuk hadir dalam sidang selanjutnya.
“Sidang pekan depan itu agendanya pemeriksaan awal. Dan kalau sudah lengkap, maka selanjutnya akan masuk ke tahap mediasi,” ujar Aang.
Adapun informasi publik yang dimohonkan Pemohon sekaligus menjadi objek sengketa yaitu berupa informasi mengenai identitas pemilik Sertifikat Hak Milik atau status tanah yang terletak di Blok Dukuh RT15/RW10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
Bertugas sebagai majelis komisioner yaitu; Ketua Majelis Komisioner KI DKI Aang Muhdi Gozali, Anggota Majelis Komisioner Harry Ara Hutabarat dan Agus Wijayanto Nugroho serta Panitera Pengganti Melin Simatupang.
Discussion about this post