JAKARTA – Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) mencabut register permohonan sengketa informasi Termohon DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta dalam sidang sengketa informasi publik di Ruang Sidang KI DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2024).
“Kami mencabut register permohonan sengketa terhadap DPW PKB DKI Jakarta, buat Kami sudah dua kali tidak hadir dan ini tidak efisien,” kata Pemohon PMLK Rahmat.
Sebelumnya, PMLK mendaftarkan sengketa informasi terhadap DPW PKB DKI Jakarta ke Komisi Informasi DKI Jakarta dengan nomor register 0073/VII/KIP-DKI-PS/2023.
Permohonan yang menjadi objek sengketa antara PMLK dan DPW PKB DKI Jakarta adalah berupa :
1. Surat Keputusan partai yang memuat daftar program umum DPW PKB DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021
2. Rencana penggunaan anggaran DPW PKB DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021
3. Laporan realisasi anggaran DPW PKB DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021
4. Laporan neraca DPW PKB DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021
5. Laporan arus kas DPW PKB DKI Jakarta tahun 2020 dan 2021
Menanggapi hal tersebut, Ketua Mejelis Komisioner KI DKI Harry Ara Hutabarat mengabulkan permohonan pencabutan register sengketa antara PMLK dan DPW PKB DKI Jakarta.
Dengan dicabutnya register tersebut, maka sidang sengketa informasi antara PMLK dan DPW PKB DKI Jakarta dinyatakan selesai dan ditutup.
“Untuk register sidang sengketa 0073 antara PMLK dan DPW PKB DKI Jakarta dinyatakan selesai karena saudara Pemohon mencabut register permohonan ini dan sidang dinyatakan ditutup,” tegas Harry.
Sidang sengketa informasi hari ini menghadirkan dua Termohon sekaligus dengan Pemohon yang sama. Keduanya yaitu DPW PPP DKI Jakarta dan DPW PKB DKI Jakarta. Sayangnya, Termohon DPW PKB DKI Jakarta dua kali tidak hadir dalam pemeriksaan legal standing sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi DKI Jakarta.
Karena itu, majelis komisioner mengapresiasi para pihak yang telah hadir dalam sidang sengketa informasi publik. Hal itu jadi bukti komitmen dalam mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami mengapresiasi para pihak terutama badan publik DPW PPP DKI Jakarta yang berkomitmen hadir dalam sidang sengketa informasi. Semoga ini dapat menjadi contoh bagi partai politik lainnya,” pungkas Harry.
Diketahui bertugas sebagai mejelis komisioner yaitu Ketua Majelis Komisioner KI DKI Harry Ara Hutabarat, Anggota Majelis Agus Wijayanto Nugroho dan Luqman Hakim Arifin serta Panitera Pengganti Elwin Rivo Sani.
Discussion about this post