JAKARTA–Komisi Informasi DKI Jakarta dan Badan Pembinaan (BP) BUMD berupaya agar berbagai BUMD DKI Jakarta optimal mengimplementasikan Keterbukaan Informasi menuju BUMD Informatif.
Membangun sinergi BUMD akan meningkatkan kepercayaan publik Jakarta juga meningkatkan visi serta misi dari BUMD sebagai pengerak pembangunan perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Demikian disampaikan Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat saat melakukan kunjungan ke BP BUMD di kantor Balaikota Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Harry Ara menyatakan sinergitas dilakukan KI DKI Jakarta dengan BP BUMD dapat mendorong setiap BUMD terus berbenah tata kelola informasi publik secara berkelanjutan. BP BUMD diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh BUMD untuk membangun layanan informasi berkualitas serta bagaimana membangun sinergi dengan KI DKI Jakarta.
“BP BUMD dapat menjadi penggerak BUMD lebih informatif. Hal itu dapat direalisasikan melalui edukasi seperti Bimbingan Teknis,” harap Harry Ara Hutabarat.
Harry juga mendorong BUMD mencapai predikat informatif pada E Monev di tahun 2024. Karena hasil E-Monev 2023, masih terdapat BUMD belum informatif.
“Kami berharap ada peningkatan BUMD informatif dari 14 BUMD DKI Jakarta,” ujar Harry Ara.
Dalam penilaian E-Monev ada enam Indikator yakni Jenis Informasi, Kualitas informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Digitalisasi, Sarana Prasarana, dengan bobot 100 persen. tambahnya.
Namun demikian, hasil E-monev 2023 hanya 1 BUMD yang meraih kategori menuju informatif, 3 BUMD kurang informatif dan 11 BUMD tidak informatif.
Harry juga mengungkap BUMD saat ini harus lebih siap berbenah dan mencegah terjadinya sengketa informasi publik.
“ Faktanya, berbenah bentuk PPID ketika ada sengketa informasi,” kata Harry Ara Hutabarat.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah merancang draft perubahan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.175 Tahun 2016 mengenai standar layanan informasi. Harapannya, BUMD ‘tidak asing’ dengan percepatan dan ada upaya berkelanjutan melakukan perbaikan.
Kepala Badan BP BUMD Nasrudin Joko Surono menuturkan bahwa BP BUMD bertugas mengkaji, memonitor serta mengevaluasi BUMD sebagai penggerak pembangunan DKI Jakarta sesuai mandat Pergub No.62 Tahun 2021. Karena itu, Nasrudin menyambut baik sinergitas KI DKI Jakarta dengan BP BUMD.
Lanjut Nasrudin, saat ini BP BUMD menghimpun 9 bidang usaha BUMD, 23 BUMD dan perusahaan patungan, 18 Perseroan Terbatas, 5 Perusahaan Daerah dan 3 Perusahaan Terbuka.
Tentu performance jadi penting karena penugasannya harus sampai ke Masyarakat. “Pentingnya performance ke Masyarakat dari BUMD,” harap Nasrudin.
Sementara itu, Ketua Bidang ESA Aang Muhdi Gozali memaparkan setelah monitoring evaluasi berencana visitasi ke BUMD sesuai rekomendasi perbaikan E Monev melalui studi kasus. Selain itu, Aang berharap, dengan adanya kolaborasi, BUMD bisa lebih optimal dan fokus melakukan perbaikan sistem layanan informasi berkualitas.
Nasrudin menyatakan akan ditindaklanjuti bersama tim dan diagendakan sesuai momentum bagi BUMD lainnya.
Discussion about this post