Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Berita

Australia Ingin Belajar Pembinaan Napiter dari Indonesia

by Berita Hukum ID
10/12/2022
in Berita
Australia Ingin Belajar Pembinaan Napiter dari Indonesia
Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly membeberkan strategi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam membina napi terorisme (napiter) saat pertemuan bersama delegasi Australia. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Australia, Clare O’neil mengungkapkan keinginan Australia untuk belajar dari Indonesia.

Yasonna menjelaskan pembinaan napiter di Indonesia mencakup pembinaan intramural dan ekstramural untuk mengurangi kemampuan, niat, dan keterlibatan napiter terhadap ekstrimisme kekerasan. Napiter dibina agar dapat kembali ke tengah masyarakat tanpa bergantung pada kelompok terorisnya.

“Indonesia melakukan pendampingan dan pengawasan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun di luar gedung Lapas. Tujuannya adalah perubahan pemahaman dan perilaku napiter,” kata Yasonna, Senin (05/12/2022).

“Kami harapkan napiter dapat hidup dan berinteraksi kembali dengan masyarakat, serta mampu menghidupi diri dan keluarganya tanpa bergantung lagi kepada kelompok atau jaringannya,” lanjut Yasonna.

Dalam melakukan pembinaan, Indonesia melakukan penilaian menggunakan instrumen risiko dan kebutuhan untuk membantu penyusunan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing napiter. Sementara itu, perubahan perilaku napiter dipantau menggunan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

“Dari hasil penilaian instrumen risiko dan kebutuhan, kami berikan program intervensi yang sesuai dengan risiko dan kebutuhan napiter,” ujar Yasonna di ruang rapat Kemenkumham.

Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan standar keamanan dan ketertiban yang berbeda sesuai dengan klasifikasi lapas, yaitu super maximum security, maximum security, medium security dan minimum security.

Kemenkumham terus memastikan keamanan lapas melalui sinergi dengan berbagai lembaga negara, seperti BNPT, Polri, TNI, dan Kementerian Agama. Kemenkumham turut menggandeng lembaga keagamaan, universitas, hingga LSM.

Selain isu pembinaan napiter, pertemuan Indonesia dan Australia juga membahas isu-isu keimigrasian, bantuan hukum timbal balik, hingga ekstradisi. Yasonna berharap kerja sama bilateral Indonesia dan Australia akan semakin baik dari waktu ke waktu.

 

URL : https://kemenkumham.go.id/berita-utama/australia-ingin-belajar-pembinaan-napiter-dari-indonesia

Artikel Terkait

Kapolri: 18 Tersangka Teroris Ditangkap Sepanjang Desember

Kapolri: 18 Tersangka Teroris Ditangkap Sepanjang Desember

25/12/2023

Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengklaim pihaknya telah menangkap 18 orang tersangka tindak pidana terorisme. Belasan tersangka...

Discussion about this post

Berita Terkini

Gandeng Privy, PERADI Dorong Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai untuk Perkuat Digitalisasi Administrasi Advokat

Gandeng Privy, PERADI Dorong Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai untuk Perkuat Digitalisasi Administrasi Advokat

05/06/2026
Urgensi Pengawasan Daycare: Membedah Kasus Little Aresha dari Perspektif Perlindungan Konsumen Rentan

Urgensi Pengawasan Daycare: Membedah Kasus Little Aresha dari Perspektif Perlindungan Konsumen Rentan

26/04/2026
Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025

Berita Populer

  • Ilustrasi Foto di Tempat Umum

    Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3732 shares
    Share 1493 Tweet 933
  • Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    6095 shares
    Share 2438 Tweet 1524
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1516 shares
    Share 606 Tweet 379
  • Anda Menjadi Korban Penipuan Online? Ini Cara Melapor ke Pihak Berwenang

    649 shares
    Share 260 Tweet 162
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    1035 shares
    Share 414 Tweet 259
  • Seorang Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon Mengajukan Permohonan Perlindungan ke LPSK

    653 shares
    Share 261 Tweet 163
  • Cara Blokir KTP yang Disalahgunakan oleh Pinjol Ilegal

    779 shares
    Share 312 Tweet 195
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.