Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Berita

Komnas HAM Kick-off Laptah dan LKJiP 2022

by Berita Hukum ID
09/12/2022
in Berita
Komnas HAM Kick-off Laptah dan LKJiP 2022
Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

Jakarta-Komnas HAM melalui Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal menyelenggarakan Kick-off Penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komnas HAM Tahun 2022 secara hybrid dari Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (7/12/2022)
.
“Laporan Tahunan ini yang ditunggu oleh masyarakat. Mereka ingin tahu apa yang dikerjakan, fokusnya, dan bagaimana lembaga ini berhasil melaksanakan tugas yang diamanatkan,” jelas Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai.
Substansi laporan yang menyajikan beragam kegiatan utama Komnas HAM ini, menurut Semendawai, menjadi suatu bentuk komunikasi publik lembaga kepada masyarakat dan stakeholders. Fungsi laporan tahunan ini juga memberikan pemahaman atas kinerja dan capaian kelembagaan Komnas HAM.

Plt. Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Aris Wahyudi juga menjelaskan pentingnya penyusunan LKjIP. “Bahwa dalam Permenpan 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk pelindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia,” jelas Aris.

LKjIP juga merupakan salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Rapat yang dimoderatori oleh Koordinator Manajemen Kinerja Eko Dahana Djayakarta ini dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal Henry Silka Innah, seluruh Kepala Biro, jajaran unit terkait, dan Kantor Perwakilan Komnas HAM RI. (AAP/IW)

URL: komnasham.go.id/n/2281

Artikel Terkait

Pemenuhan dan Pelindungan HAM dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

Pemenuhan dan Pelindungan HAM dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

09/12/2022

Jakarta-Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 erat kaitannya dengan pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang perlu menjadi perhatian pemerintah. "Persoalan HAM...

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Luncurkan Pusdahamnas

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Luncurkan Pusdahamnas

09/12/2022

Jakarta-Momentum Hari HAM Sedunia 2022 bagi Komnas HAM menjadi istimewa melalui Peluncuran dan Sosialisasi Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak...

1.05 Menit untuk Indonesia

1.05 Menit untuk Indonesia

10/11/2022

Indonesia menyampaikan laporan nasional atas upaya dan hasil pemajuan dan penegakan HAM sepanjang lima tahun terakhir (2017-2022) dalam Sidang Kelompok...

Catatan Penting Komnas HAM untuk Laporan Konvensi Anti Penyiksaan

Catatan Penting Komnas HAM untuk Laporan Konvensi Anti Penyiksaan

02/11/2022

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (Convention of Anti Torture/CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Namun, isu kekerasan oleh...

Discussion about this post

Berita Terkini

Urgensi Pengawasan Daycare: Membedah Kasus Little Aresha dari Perspektif Perlindungan Konsumen Rentan

Urgensi Pengawasan Daycare: Membedah Kasus Little Aresha dari Perspektif Perlindungan Konsumen Rentan

26/04/2026
Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025
Mahasiswa ITB pengunggah meme Prabowo-Jokowi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri usai dijerat UU ITE.

Sempat Jadi Tersangka, Ini Pasal yang Menjerat Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi

14/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    5913 shares
    Share 2365 Tweet 1478
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1394 shares
    Share 558 Tweet 349
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    935 shares
    Share 374 Tweet 234
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3616 shares
    Share 1446 Tweet 904
  • Urgensi Pengawasan Daycare: Membedah Kasus Little Aresha dari Perspektif Perlindungan Konsumen Rentan

    615 shares
    Share 246 Tweet 154
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1211 shares
    Share 484 Tweet 303
  • Ini Deretan Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi

    983 shares
    Share 393 Tweet 246
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.