JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
Kunjungan visitasi bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2023.
Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan E-Monev menjadi program rutin tahunan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Melalui kegiatan E-Monev Kami ingin mensupervisi sekaligus memastikan badan publik, termasuk partai politik di Jakarta itu semakin terbuka, transparan dan patuh terhadap UU KIP,” kata Harry dalam sambutannya.
Harry menjelaskan, salah satu manfaat mengikuti E-Monev adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pasalnya, semakin terbuka dan transparan partai politik maka semakin mudah untuk mengambil hati masyarakat luas.
“Kami harap DPD Partai Golkar Jakarta dapat meraih predikat Informatif dalam pelaksanaan E-Monev. Ini tentu saja akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Agus Wijayanto Nugroho menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran partai politik yang diperoleh dari APBD.
Pasalnya, kata Agus, sebelum Pemilu 2024 masalah penggunaan anggaran parpol tersebut sempat disengketakan di Komisi Informasi DKI Jakarta.
“Sebelum Pemilu kemarin, seluruh parpol yang ada di Kebon Sirih itu disengketakan, terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD. Kami harap informasi ini bisa diumumkan sehingga tidak lagi terjadi sengketa,’ ucap agus.
Selanjutnya, menjelang Pilkada Jakarta 2024, Agus pun mendorong agar DPD Partai Golkar Jakarta dapat mengusung calon gubenur dan calon wakil gubenur yang berkomtimen terhadap Keterbukaan Informasi Publik.
“Pada Pilkada ini Kami harap DPD Partai Golkar dapat mengusung calon gubenur dan wakil gubenur Jakarta yang memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik,” tegas dia.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai golkar Jakarta Basri Baco. menyambut baik kunjungan tersebut sebagai upaya untuk mendorong komitmen partainya dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami tentu berterima kasih atas kunjungan dari KIP DKI Jakarta. Pada dasarnya, Golkar adalah partai yang demokratis dan terbuka, karena itu DPD Golkar Jakarta berkomitmen menjalankan UU KIP,” kata Baco.
Baco pun meminta petugas PPID DPD Partai Golkar Jakarta untuk segera menindaklanjuti rekomendasi E-Monev sekaligus poin-poin penting dalam pertemuan tersebut.
“Tolong nanti ditindaklanjuti, mulai dari mengumumkan laporan penggunaan keuangan parpol dari APBD hingga profil dan struktur Hasta Karya atau organisasi-organisasi pendiri dan yang didirikan Partai Golkar di website,” imbih Baco.
Diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Agus Wijayanto Nugroho, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi serta jajaran tenaga ahli.
Acara yang berlangsung sejak Pukul 11.00 WIB ini pun disambut hangat serta diterima oleh Sekretaris DPD Golkar Jakarta Basri Baco dan jajaran PPID Golkar Jakarta.
Discussion about this post