Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Informasi Publik

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Hadiri Rakornas Komisi Informasi Ke-15 di Kalimantan Selatan.

by Berita Hukum ID
12/06/2024
in Informasi Publik
Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Hadiri Rakornas Komisi Informasi Ke-15 di Kalimantan Selatan.
Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

Jakarta-Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menghadiri langsung pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi Se Indonesia ke-15 di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Rakornas sebagai koordinasi rutin tahunan Komisi Informasi di Provinsi Kalimantan Selatan, berlangsung pada 10 Juni hingga 13 Juni mendatang yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.

“Kami siap sukseskan agenda rakornas KI se Indonesia dengan hadiri langsung ke Kalimantan Selatan. Sebagai momentum strategis bagi seluruh Komisi Informasi Se-Indonesia, bekontribusi memajukan penyelenggaraan negara menuju Indonesia emas 45,” ujar Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat.

Dijadwalkan, sejumlah pembicara nasional akan hadir, di antaranya Menkopolhukam, Gubernur Kalimantan Selatan, Komisi 1 DPR RI.

Harry menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sebatas formalitas yang harus dijalankan oleh badan publik, melainkan harus memiliki semangat menjamin dan memberikan pelayanan informasi publik dengan baik dan konsisten kepada masyarakat.

Harry berharap Rakornas ke-15 ini dapat menghasilkan arah kebijakan yang jelas, terutama peran keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara mewujudkan Indonesia Emas.

“Prioritas keterbukaan informasi publik mewujudkan Indonesia Emas 2045, dapat diimplementasikan secara komprehensif dan konsisten,” tandasnya.

Ara sapaan hangat Ketua DKI Jakarta ini secara objektif mengatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 keterbukaan informasi Publik atau masyarakat sering menyebutkan dengan transparansi.

“Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu sistem yang harus dibangun secara komprehensif dan bukan saja sebagai bentuk kepatuhan badan publik, melainkan suatu kebutuhan mendesak untuk terciptanya pelayanan publik yang prima, partisipasi publik yang luas, hal ini semua menjadi dasar “trust publik” kepada badan publik negara maupun badan publik non negara,” tutup Harry Ara Hutabarat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang lahir di Kota Hujan Bogor.

Artikel Terkait

Gandeng Privy, PERADI Dorong Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai untuk Perkuat Digitalisasi Administrasi Advokat

Gandeng Privy, PERADI Dorong Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai untuk Perkuat Digitalisasi Administrasi Advokat

05/06/2026

Jakarta, 5 Juni 2026 – Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang menaungi lebih dari 6000 advokat di seluruh Indonesia, resmi mendigitalisasi...

Urgensi Pengawasan Daycare: Membedah Kasus Little Aresha dari Perspektif Perlindungan Konsumen Rentan

Urgensi Pengawasan Daycare: Membedah Kasus Little Aresha dari Perspektif Perlindungan Konsumen Rentan

26/04/2026

Jogjakarta, Berita Hukum - Rumah kedua yang aman dan penuh kasih sayang—begitulah seharusnya sebuah day care dipasarkan kepada para orang...

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam...

Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025

JAKARTA- Sebelumnya sempat ramai kabar bahwa pemerintah membatasi program gratis ongkir hanya tiga kali dalam sebulan. Hal ini berkaitan dengan...

Discussion about this post

Berita Terkini

Gandeng Privy, PERADI Dorong Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai untuk Perkuat Digitalisasi Administrasi Advokat

Gandeng Privy, PERADI Dorong Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai untuk Perkuat Digitalisasi Administrasi Advokat

05/06/2026
Urgensi Pengawasan Daycare: Membedah Kasus Little Aresha dari Perspektif Perlindungan Konsumen Rentan

Urgensi Pengawasan Daycare: Membedah Kasus Little Aresha dari Perspektif Perlindungan Konsumen Rentan

26/04/2026
Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    5988 shares
    Share 2395 Tweet 1497
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1439 shares
    Share 576 Tweet 360
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1246 shares
    Share 498 Tweet 312
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3663 shares
    Share 1465 Tweet 916
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    971 shares
    Share 388 Tweet 243
  • Gandeng Privy, PERADI Dorong Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai untuk Perkuat Digitalisasi Administrasi Advokat

    594 shares
    Share 238 Tweet 149
  • Benny Laos Meninggal, Ini Aturan Pergantian Calon Kepala Daerah Berdasarkan UU Pilkada

    681 shares
    Share 272 Tweet 170
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.