JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta di Jalan Epicentrum Selatan, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2024).
Kunjungan visitasi bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2023.
“Secara singkat tujuan kami hadir di sini ingin bersilaturahmi sekaligus menyampaikan hasil rekomendasi E-Monev Tahun 2023 dan persiapan dalam menghadapi E-Monev Tahun 2024,” kata Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi DKI Jakarta Agus Wijayanto dalam kunjungan tersebut.
Agus menilai DPMPTSP DKI Jakarta sudah memiliki modal yang cukup untuk mencapai target badan publik yang Informatif di tahun 2024.
“Karena dari awal teman-teman DPMPTSP sudah memiliki modal yang cukup. Jadi kami berharap mudah-mudahan targetnya Pak, kami mohon Pak Denny dan Pak Iwan memberikan atensi penuh kepada teman-teman PPID tahun 2024 harus Informatif,” ucapnya.
Agus mengungkapkan bahwa KI DKI Jakarta menargetkan badan publik dengan kategori Informatif dapat meningkat pada pelaksanaan E-Monev Tahun 2024.
Karena itu, DPMPTSP DKI Jakarta diharapkan dapat segera menindaklanjuti hasil rekomendasi E-Monev Tahun lalu dan memperbaiki tata kelola layanan informasi publiknya.
“DPMPTSP membutuhkan 13 poin lagi untuk memenuhi Nilai Total Badan Publik A, yakni 90. Untuk itu kami berharap DPMPTSP DKI Jakarta dapat segera menindaklanjuti hasil E-Monev tahun lalu,” kata Agus.
Sementara itu, Sekretaris Dinas DPMPTSP DKI Jakarta Iwan Kurniawan menyampaikan komitmennya serta harapan yang senada dengan Komisi Informasi DKI Jakarta.
“Kami akan menindaklanjutinya segera dan berharap minimal di tahun ini kekurangan nilai yang 13 poin tadi bisa terpenuhi dan DPMPTSP terkait layanan informasi bisa mendapat kategori Informatif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pun mendiskusikan sejumlah hal terkait isu keterbukaan informasi publik, kendala dalam memberikan layanan informasi publik dan meminta tips dalam mencegah penumpang gelap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kunjungan diterima oleh Wakil Kepala Dinas DPMPTSP DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto, Sekretaris Dinas DPMPTSP DKI Jakarta Iwan Kurniawan dan jajaran.
Discussion about this post