JAKARTA – Calon Wakil Gubenur Jakarta Nomor Urut 02 Kun Wardana Abyoto berkomitmen akan meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Jakarta.
Menurut Kun, jika Dharma Pongrekun dan dirinya terpilih sebagai gubernur dan wakil gubenur Jakarta maka akan melakukan akselerasi pelayanan informasi publik dengan memaksimalkan teknologi digital.
“Bagi saya dan Pak Dharma, transparansi dan keterbukaan informasi itu kunci utama meningkatkan kepercayaan masyarakat serta partisipasi aktif publik untuk membangun Jakarta,” kata Kun saat diwawancara dalam Podcast Komisi Informasi DKI Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Kun menjelaskan bahwa setidaknya ada lima hal penting yang akan dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Jakarta;
Pertama, reformasi regulasi dan tata kelola layanan informasi publik bagi masyarakat. Kun, ingin agar layanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan mudah.
Menurut Kun, percepatan pelayanan informasi publik dilakukan dengan memaksimalkan peran teknologi digital terkini. Nantinya, warga Jakarta harus dapat dengan mudah mengakses informasi yang dikelola badan publik hanya melalui ponsel.
Kedua, penguatan dan peningkatan konektivitas informasi. Kun, ingin agar informasi publik yang dikelola oleh pemerintah harus dapat diterima oleh sebanyak mungkin warga di Jakarta.
“Kalau informasi publik yang kita sediakan dikonsumsi oleh masyarakat dan terdistribusikan dengan cepat maka akan meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal serta memberikan feedback berupa masukan, kritik kepada pemerintah,” jelas Kun.
Ketiga, pengelolaan data dan informasi publik menggunakan teknologi blockcain. Kun menjelaskan, penatakelolaan data menggunakan teknologi blockcain menjadi strategi jitu untuk mencegah terjadinya korupsi, pungli, kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa hingga penyalahgunaan program dan anggaran pemerintah.
“Jadi orang korupsi, mark up, penyalagunaan anggaran itu tidak bisa lagi dilakukan karena semuanya tercatat melalui server dan semua orang bisa akses, sehingga kalau ada yang mengubah maka akan ketahuan dan bisa dijejaki dengan mudah,” tutur Kun.
Pasalnya, melalui teknologi blockcain, pencatatan data dan informasi publik dilakukan secara desentralisasi. Dengan begitu, semua warga Jakarta dapat mengakses dan mengawasi dengan mudah setiap data dan informasi yang dikelola pemerintah.
“Masyarakat jadi bisa memonitor, mulai dari pendapatan pajak, retribusi daerah, status proyek, pengadaan barang jasa, sertifikasi, pemetaan aset tanah ini menggunakan blockcain bisa dihindari,” papar dia.
Keempat, peningkatan indeks keterbukaan informasi publik tertinggi se-Indonesia.
Menurut Kun, Jakarta seharusnya menjadi kota dengan indeks keterbukaan informasi publik tertinggi di Indonesia.
Kun menyebut, Jakarta mesti menjadi contoh dalam hal keterbukaan informasi publik bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.
“Kalau indeks keterbukaan kita tinggi, maka kepercayaan warga Jakarta pun meningkat, bahkan dapat memperoleh kepercayaan dari kota-kota global di dunia,” ucap Kun.
Kelima, Kun menilai anggaran Komisi Informasi di Jakarta saat ini sangat rendah dan perlu ditingkatkan. Menurut Kun, rendahnya anggaran KI DKI Jakarta, pastinya berdampak pada tidak maksimalnya program kerja yang dijalankan.
“Kalau memang ingin serius dalam keterbukaan informasi, maka anggaran 3,8 miliar per tahun itu sangat rendah. Bagaimana mungkin dengan anggaran terbatas itu kita bisa jalankan sosialisasi dengan baik?” tanya Kun.
Kun menegaskan bahwa keberadaan Komisi Informasi sangat penting di era keterbukaan saat ini. Pasalnya, bukan hanya masyarakat, aparatur pemerintahan pun harus diberikan kesadaran tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui sosialisasi.
“Saya melihat perlu ada keseriusan, kalau ingin capai target kita juga harus realistis, anggaran perlu ditambah. Dengan KIP, masyarakat akan menjadi lebih cerdas, lebih dewasa, lebih berbudaya,” pungkas Kun.
Discussion about this post