Jakarta—Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, berharap BPJS Kesehatan dapat mengembangkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Harapan ini disampaikannya saat diskusi implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Jakarta Selatan, pada Senin (12/8/2024).
“Kami mendorong pengembangan PPID di setiap wilayah BPJS, dengan adanya kewenangan atasan PPID di setiap wilayah tersebut,” ujar Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat.
Kepala BPJS Kesehatan Kanwil IV, Herman Dinata, menyatakan, forum diskusi ini menjadi kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik di kalangan internal.
“Informasi yang kami kelola sangat banyak, mulai dari kepesertaan, iuran, hingga pelayanan kesehatan,” ungkap Herman Dinata saat membuka diskusi FGD implementasi KIP.
Ia mengakui bahwa saat ini publik semakin sadar akan pelayanan jaminan kesehatan, sehingga mengundang Komisi Informasi merupakan langkah mitigasi.
Harry juga menambahkan bahwa untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik terkait pelayanan kesehatan, khususnya program JKN, penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai media yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan.
Menurut Harry, keterbukaan informasi publik adalah hal yang prinsip dan sangat penting, apalagi BPJS Kesehatan sebagai badan publik yang secara berkelanjutan melayani masyarakat.
“Saat ini yang dibutuhkan oleh peserta JKN adalah informasi yang terbuka. Kita berharap dapat dibangun dialog dengan publik. Sebagai pelayan publik, berikanlah pelayanan terbaik,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini KI DKI Jakarta tengah melaksanakan E-Monev kepada 519 badan publik di Jakarta. Meski demikian, E-Monev bukan untuk mengaudit, melainkan sebagai instrumen untuk membenahi tata kelola layanan informasi publik di Jakarta.
“Komisi Informasi bukanlah auditor, namun melalui E-Monev akan banyak hal yang dapat ditingkatkan. Alat ini akan membenahi tata kelola secara komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan publik,” jelasnya.
Harry juga memberikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen BPJS Kesehatan dalam membahas implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Terdapat nilai dan budaya keterbukaan informasi yang dijalankan secara konkret oleh BPJS,” tandas Harry, yang kerap disapa Ara, sebagai Ketua KI DKI Jakarta.
Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Cabang Herman Dinata Mihardja, Asisten Deputi (Asdep) SDMUK Kedeputian Wilayah IV BPJS Kesehatan Febri Yanti, serta jajaran BPJS Kesehatan Wilayah IV sebagai pelaksana PPID di setiap wilayah.
Sementara itu, Asdep Febri Yanti mengajak wilayah cabang untuk berdiskusi dan bertukar informasi. Ia mengakui adanya potensi risiko sengketa informasi jika permintaan informasi publik tidak ditangani dengan baik.
Discussion about this post