Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke kantor DPD Gerindra DKI di Jl. D. Tondano, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/7/2024). Kunjungan visitasi bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2023.
“Sekedar informasi, KI DKI satu-satunya KI di Indonesia yang memberikan rekomendasi tertulis,” kata Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat dalam kunjungan tersebut.
Harry Ara biasa disapa Ara, pun turut mengajak Partai Gerindra ikut aktif menggaungkan keterbukaan informasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tentunya akan membantu meningkatkan citra positif parpol yang “terbuka dan informatif”.
“UU Keterbukaan Informasi Publik jadi tools bagi badan publik termasuk partai politik untuk berbenah dan semakin bermanfaat bagi masyarakat luas. Catatannya, Partai bukan hanya melayani informasi tetapi juga ikut mensosialisasikan,” ujar Ara.
Ara menekankan kunjungan ke DPD Partai Gerindra DKI sebagai komitmen KI selaku perpanjangan tangan negara untuk memastikan hak publik mendapatkan informasi.
Ia juga mendorong Partai Gerindra turut memprioritaskan pengajuan atau pengusulan rancangan Perda KIP di tahun 2025. Perda KIP ini menjadi penting karena Jakarta belum memiliki itu sebagai salah satu indikator dalam Indeks KIP.
“Kami berharap kepada Partai Gerindra untuk bisa mendorong secara serius pengajuan atau pengusulan rancangan Perda KIP di tahun depan,” ucap Ara.
Selain itu, Ara mengungkapkan jelang momentum pilkada siapapun yang dicalonkan Partai Gerindra dalam Pilgub Jakarta 2024 dapat mengusung visi misi keterbukaan informasi publik sebagai kunci transparansi.
Senada dengan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, pihaknya akan mempelajari lebih dalam dan mengevaluasi rekomendasi dari KI DKI agar Partai Gerindra bisa menjadi badan publik yang lebih informatif.
“Terima kasih atas rekomendasinya. Nanti kami akan bikin tim khusus untuk berkoordinasi dengan KI DKI guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik kami,” ujar Riza.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mendorong Partai Gerindra lebih partisipatif menuju E-Monev 2024. Harapannya, Partai Gerindra tak hanya hadir sebagai Parpol ‘Informatif’, tetapi juga sebagai promotor keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta
“Di tahun ini KI DKI akan melakukan E-Monev dan kami berharap ada Gerindra tampil sebagai badan publik ‘Informatif’. Kami juga berharap Gerindra bisa jadi promotor di Jakarta untuk mensosialisasikan UU KIP,” tutur Luqman.
Hal itu selaras dengan Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Aang Muhdi Gozali, ia mengajak sinergi sosialisasi terkait edukasi keterbukaan informasi publik. Menurutnya, KI DKI selalu terbuka untuk semua kerjasama terlebih demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak mereka atas informasi.
Aang juga menekankan pemahaman parpol perihal adanya kekhususan badan publik kategori parpol mengenai informasi yang perlu dan tak perlu dipublikasi.
“Di parpol ada kekhususan. Tidak semua dipublikasikan seperti halnya badan publik di pemerintahan,” ucap Aang.
Tiga komisioner KI DKI diterima langsung oleh Ahmad Riza Patria (Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta), Inggard Joshua (Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta), beserta jajarannya.
Discussion about this post