Jakarta—Komisi Informasi DKI Jakarta sinergi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah gelar Seminar Nasional dengan tema “Demokratisasi Media Penyiaran dan Keterbukaan Informasi Publik(KIP) di Indonesia,” bertempat di Gedung Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kamis (11/7/2024).
Ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat mengatakan bahasan seminar ini sangat mendasar sebagai hak konstitusi, yaitu Hak Asasi Manusia sesuai mandat Pasal 28F UUD 1945.
“Mahasiswa perlu memahami bahwa kampus perjuangan bukan hanya isu mahasiswa tetapi hak mendasar yaitu berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F) serta jaminan sosial( Pasal 28H) ,” kata Harry Ara.
Ia menyebutkan salah satunya jaminan sosial sesuai pasal 28 H UUD ’45 tentang hak kesehatan. jika lembaga yang menaungi hak mendapatkan kesehatan tidak transparan,maka bagaimana akan melayani hak publik. Disitulah peran mahasiswa perlu tahu sebagai check and balance,agar badan publik terbuka.
Acara terdiri dari dua sesi mulai pukul 09.00 sampai 16.00 wib dengan peserta dari kalangan dosen, mahasiswa, civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, praktisi media, dan komunitas masyarakat.
Senada dengan Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengajak dalam kontestasi Pilkada Jakarta agar mahasiswa memilih pemimpin yang memiliki komitmen dengan keterbukaan informasi publik(KIP).
“Dalam kontestasi pilgub nanti, pilihlah yang memiliki komitmen dengan KIP,” ucap Luqman.
Ia sebut,komitmen pimpinan sangat penting terutama implementasi KIP akan berjalan baik di Provinsi DKI Jakarta.
“Ada 3 hal yg diharapkan komitmennya, pertama perlunya penetapan Perda KIP, komitmen anggaran, serta perhatian terhadap SDM pengelola data dan informasi,” tambah Luqman Hakim saat menjadi narasumber.
Sementara itu, sambutan Dekan FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si.,menjabarkan dua tujuan utama mengadakan seminar nasional ini.
“Pertama, mendiskusikan hal substansial dari implementasi keterbukaan informasi publik dan arah revisi UU Penyiaran yang saat ini sedang dibahas”.
Hal ini penting, untuk mengidentifikasi serta mengakomodir catatan dan masukan para akademisi dan para pegiat kekuatan sipil”.
“Kedua, menjadi arena pertukaran pemikiran yang demokratis guna bersama-sama menguatkan kebebasan bertanggungjawab yang menjadi hal fundamental bagi bangsa Indonesia,” ungkap Gun Gun.
Terakhir, Dekan FDIKOM Gun Gun, berharap acara seminar nasional ini muncul rekomendasi-rekomendasi penting untuk implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus revisi UU Penyiaran. Sehingga forum akademik ini akan memiliki makna penting dan strategis.
Seminar Nasional dihadiri Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof.Asep Saepudin Jahar, serta narasumber Ismail Cawidu(Dosen) ,Latief Siregar (Jurnalis senior) dan Luqman Hakim Arifin (Wakil Ketua KI DKI Jakarta).
Acara ini dapat terselenggara atas sinergitas berbagai stakeholder yaitu KI DKI, KPI Pusat, Jakarta Smart City (JSC), serta BUMD Pembangunan Jaya Ancol,MRT, PAM Jaya yang turut mensupport kegiatan.
Discussion about this post