Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik
No Result
View All Result
Berita Hukum ID
No Result
View All Result
Home Informasi Publik

KI DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi : Sepakat Tingkatkan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Bagi Sektor Pengadilan.

by Berita Hukum ID
24/03/2024
in Informasi Publik
KI DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi : Sepakat Tingkatkan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Bagi Sektor Pengadilan.
Share di FacebookBagikan di TwitterBagikan via Whatsapp

Jakarta—Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,Jumat(22/3/2024).

Kunjungan diterima langsung Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontas Efendi, Koordinator Humas Sugeng Riyono, Panitera Tavip Dwiyatmoko dan Sekretaris Sudiyanto bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat.

“Kunjungan kerja bermaksud mengajak sinergi dengan Pengadilan Tinggi mensosialisasikan keterbukaan informasi bagi Pengadilan Negeri 5 Wilayah DKI Jakarta sebagai tindak lanjut hasil E-Monev badan publik Tahun 2023,” kata Harry Ara Hutabarat dalam sambutannya.

Harry juga sampaikan bahwa pelaksanaan E-Monev untuk memastikan setiap badan publik patuh dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008.

Ia mengungkap KI DKI Jakarta telah memberikan rekomendasi sebagai perbaikan E-Monev selanjutnya agar lebih meningkat performa layanan PPID di setiap Pengadilan.

“Kami berharap, Pengadilan Tinggi dapat mendorong dan menguatkan Pengadilan di lima wilayah agar lebih ditingkatkan lagi komitmennya,” ucap Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat.

Karena itu, menurutnya merujuk pada capaian Monev tahun 2023 dan rekomendasi yang sudah diberikan, Pengadilan Negeri disetiap wilayah akan semakin baik dan kuat.

Dirinya juga sampaikan, dalam kurun waktu saat ini banyak lembaga vertikal dan independent yang mengisyaratkan badan publiknya dapat diikutsetakan dalam monev.

Namun demikian, diperlukan sarana agar Badan Publik terus berbenah yang berdampak langsung manfaatnya bagi publik.

Ia juga sarankan, Pengadilan Agama juga perlu dihadirkan dalam konteks pelayanan publik registernya sangat siginifkan. Perlu ada dorongan memperkuat sebagai badan publik yang berdampak positif.

“Kami akan lakukan sosialisasi atau bimtek, terutama bisa dihadirkan juga Pengadilan Agama yang dinilai registernya cukup signifikan dalam pelayanan,” katanya Harry.

Menurutnya, rencana tersebut jadi gagasan bersama antara KI dan Pengadilan Tinggi. Melalui dorongan yang kuat, tentu akan lebih mudah menghadirkan satuan kerja setiap PPID Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di semua Wilayah.

Senada dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontas Efendi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi Informasi serta dapat bersinergi lebih lanjut.

Pontas menyampaikan dengan Komisi Informasi berharap pelayanan publik dapat maksimal dan prima serta berkeadilan. Dengan kehadiran KI juga dapat memberikan masukan dan saran serta kritik untuk sebuah perbaikan pelayanan di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Ia menuturkan saat ini terus membangun performa pengadilan dan pelayanan publik yang terbaik. Upaya Pengadilan Tinggi dalam tugas dan tanggungjawabnya memberikan pelayanan yang maksimal bisa selevel Internasional.

“Pelayanan yang prima dan berkualitas bahkan menuju taraf sekelas Internasional,” harap Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Pontas Effendi.

Saat ini, perubahan yang dilakukan Pengadilan Tinggi yakni adanya PTSP mandiri merupakan pengembangan PTSP yang sudah ada.

“Masyarakat secara mandiri dapat melakukan dan menyampaikan pengaduan terkait pelayanan di PTSP Mandiri,” katanya.

Selain itu, ruang sidang telah berbasis IT dimana keputusan dilakukan streaming dan melibatkan para pihak serta putusan secara langsung. Serta secara internal, terdapat ruang kendali yang memantau kinerja dan aktivitas Pengadilan Negeri Lima Wilayah. tambahnya.

Dalam kunjungan kerja ini, KI DKI Jakarta juga memantau ruang pusat kendali pengadilan, serta fasilitas PTSP mandiri.

Artikel Terkait

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam...

Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025

JAKARTA- Sebelumnya sempat ramai kabar bahwa pemerintah membatasi program gratis ongkir hanya tiga kali dalam sebulan. Hal ini berkaitan dengan...

KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025

  Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan siap menghabisi semua pelaku korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu, sebelum dirinya...

Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025

JAKARTA - Surat paklaring merupakan dokumen resmi yang kerap dibutuhkan oleh mantan karyawan untuk berbagai urusan administrasi. Dokumen ini tidak...

Discussion about this post

Berita Terkini

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung Terkait Perpres

Ini Perbedaan Wewenang TNI-Polri dalam Perpres Perlindungan Jaksa yang Ditandatangani Prabowo

23/05/2025
Komdigi menegaskan tidak melarang gratis ongkir oleh e-commerce. Aturan baru hanya membatasi diskon dari kurir jika di bawah biaya pokok

Gratis Ongkir Dibatasi? Ini Kata Komdigi

21/05/2025
KPK menggelar bukti kasus korupsi.

Ini Daftar Lembaga Pemerintahan yang Kerap Terjerat Kasus Korupsi

19/05/2025
Sanksi Perusahaan Menahan Paklaring Mantan Karyawan

Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

16/05/2025
Mahasiswa ITB pengunggah meme Prabowo-Jokowi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri usai dijerat UU ITE.

Sempat Jadi Tersangka, Ini Pasal yang Menjerat Pengunggah Meme Prabowo-Jokowi

14/05/2025
Viral ASN Bolos 10 Tahun Tetap Dapat Gaji

Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

12/05/2025

Berita Populer

  • Ini pasal yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas

    Ini Deretan Pasal Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

    5684 shares
    Share 2274 Tweet 1421
  • Ini Sanksi Jika Menyebar Foto Tanpa Izin, Bisa Kena Denda Hingga Rp 1 Miliar

    3542 shares
    Share 1417 Tweet 886
  • Hati-Hati, Ini Sanksi Penjual dan Pembeli Rokok Tanpa Cukai di Indonesia

    1308 shares
    Share 523 Tweet 327
  • Ini Sanksi Jika Perusahaan Tidak Memberikan Surat Paklaring bagi Mantan Karyawan

    860 shares
    Share 344 Tweet 215
  • Viral ASN Bolos Kerja 10 Tahun, Apa Dampak dan Sanksinya?

    759 shares
    Share 304 Tweet 190
  • Benarkah Lapor Polisi Harus Bayar? Begini Aturannya

    1165 shares
    Share 466 Tweet 291
  • Dilarang Mendirikan Bangunan di Pinggir Sungai karena Menyebabkan Banjir, Ini Hukumnya

    849 shares
    Share 340 Tweet 212
Beritahukum

BeritaHukum.ID merupakan media online yang terdepan dalam fokus informasi terkini dari dunia Hukum dan Perundang-Undangan.

NEWS CHANNEL

  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

INFO

  • About
  • Redaksi
  • Pasal Sanggahan
  • Pedoman Media Siber
  • Lowongan
  • Kontak

REACH OUT

 

PHONE : +62 897 360 7229

EMAIL : redaksi@beritahukum.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Trending
  • Konsultasi
  • Bincang Hukum
  • Opini
  • Hukum Kita
  • Informasi Publik

© 2021 BeritaHukum.ID - Web Developed by Vistaya.