JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengapresisasi launching Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Menurutnya, IKP menjadi upaya dalam mewujudkan Pilkada Jakarta yang demokratis dan transparan. Bahkan, IKP sangat relevan dalam konteks menjaga integritas proses penyelenggaraan Pilkada Jakarta.
“IKP menjadi instrumen untuk memberikan informasi yang jelas mengenai potensi kerawanan Pilkada Jakarta Tahun 2024. Informasi publik ini pun harus diiketahui oleh berbagai pihak sehingga dapat kita cegah dan antisipasi bersama potensinya,” kata Harry dalam acara tersebut di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).
Harry menyebut, di samping mengantisipasi potensi kerawanan, pihaknya menekankan Bawaslu dan KPU DKI Jakarta untuk menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam menyelenggarakan proses pilkada Jakarta.
Pasalnya, kata Harry, hal itu menjadi pondasi utama mengantisipasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada sekaligus menciptakan proses Pilkada Jakarta yang bermartabat.
“Dengan informasi yang transparan dan akurat, masyarakat akan mampu untuk berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses pesta demokrasi Pilkada Jakarta,” ujar dia.
Karena itu, Harry mengajak seluruh pihak untuk mendukung upaya Bawaslu DKI Jakarta dalam mengedukasi publik mengenai pentingnya pelaksanaan Pilkada yang bersih, jujur dan transparan.
“Mari kita wujudkan pemilihan yang bukan hanya aman, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas,” tegas Ara sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha dalam sambutannya mengatakan, Jakarta menjadi salah satu wilayah dengan kerawanan yang cukup tinggi dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.
Setidaknya terdapat beberapa isu kerawanan yang kerap muncul di Jakarta seperti menguatnya politisasi sara, politisasi identitas hingga money politic.
“Berkaca pada Pemilu lalu, beberapa isu kerawanan tersebut berhasil kita redam. Karena itu, dengan adanya IKP, Pilkada Jakarta 2024 pun harus dapat dioptimalkan pencegahannya,” ucap Munandar.
Munandar pun berharap kehadiran berbagai stakeholder dalam forum ini dapat turut serta berkonfribusi dalam melahirkan saran dan masukan guna mewujudkan pilkada damai, terbuka, transparan dan bekualitas.
“Saya harap lewat forum ini, para stakeholder dapat memberikan berbagai masukan. Kami sangat terbuka karena partisipasi Pilkada Jakarta tidak hanya dimaknai sebatas orang datang ke TPS,” pungkas dia.
Diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yaitu Perwakilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan Kesbangpol DKI Jakarta
Perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Perwakilan Partai Politik di Jakarta, Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta dan berbagai stakeholder lainnya.
Discussion about this post