JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan pentingnya sosialisasi tahapan Pilkada Jakarta secara masif kepada masyarakat dari berbagai lapisan.
Menurut Harry, sosialisasi tahapan Pilkada merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kepada publik.
“KPU itu badan publik. Jadi, pertanggungjawabannya bukan hanya kepada auditor, tetapi juga kepada masyarakat. Oleh karena itu, tahapan Pilkada harus diketahui oleh masyarakat,” ujar Harry saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 di Gedoeng Joang ’45, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).
Harry menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah badan publik wajib menyediakan informasi kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Jadi, jika Bapak dan Ibu ingin meminta informasi terkait Pilkada kepada KPU, bisa langsung mengajukannya ke PPID,” tutur Harry.
Selain itu, Harry juga menambahkan, partisipasi masyarakat Jakarta dalam mengawasi jalannya proses Pilkada juga dapat mengurangi potensi kecurangan dalam pemilu.
“Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga tugas kita sebagai masyarakat untuk memantau dan memastikan Pilkada Jakarta berjalan transparan,” katanya.
Harry dalam hal ini mengapresiasi warga Jakarta yang melapor ke Bawaslu DKI Jakarta ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan calon dalam Pilkada Jakarta.
“Ini membuktikan, warga Jakarta aktif dan peduli terhadap kualitas proses demokrasi. Dengan melaporkan penyalahgunaan data pribadi, masyarakat menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pemilihan umum berlangsung adil dan transparan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua KPU Jakarta Pusat, Efniadiansyah, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjalankan setiap tahapan dan proses Pilkada secara transparan dan akuntabel.
“KPU melakukan pengecekan secara ketat terhadap dukungan masyarakat kepada calon gubernur dan wakil gubernur melalui tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih),” jelas Efniadiansyah.
“Melalui tahapan Coklit, petugas kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk memastikan validitas data yang kami miliki,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan, mendorong masyarakat, terutama kalangan pekerja, untuk mengedepankan kualitas pasangan calon dalam menentukan pilihan.
Menurut Iwan, Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kualitas dan keseriusan untuk memajukan Kota Jakarta.
“Sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut terlibat dalam Pilkada Jakarta. Satu suara akan menentukan masa depan warga Jakarta. Oleh karena itu, calon pemimpin yang memiliki integritas dan berkomitmen untuk memajukan Jakarta harus menjadi pilihan warga Jakarta,” tegasnya.
Diketahui, acara yang berlangsung mulai pukul 13.30 hingga 16.30 WIB ini dihadiri oleh anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta dan para mahasiswa yang menjadi Duta Keterbukaan Informasi Publik.
Discussion about this post